Dalam rangka memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan dan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal, maka diperlukan fasilitasi bagi pelaku usaha. Sehubungan dengan hal ini, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) telah membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP). Pembentukan LPH ini, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 75 Tahun 2025 yang bertujuan untuk memberikan layanan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam proses sertifikasi halal.

Ruang Lingkup
Makanan dan minuman

Persyaratan Sertifikasi Halal 1. Surat Permohonan Sertifikasi Halal
2. Formulir Pendaftaran
3. Aspek Legal Perusahaan (NIB)
4. Dokumen Penyelia Halal
    * SK penyelia halal dari pimpinan Perusahaan
    * Kartu identitas
    * Daftar Riwayat hidup
    * Sertifikat pelatian dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal
5. Daftar nama produk dan Bahan/Menu/Barang
6. Proses pengolahan produk (Diagram alur atau deskripsi proses produksi)
7. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Estimasi Waktu Pelayanan
15 hari kerja

Alur Proses Sertifikasi Halal

Alur proses pelaksanaan sertifikasi halal didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

1. Pelaku usaha membuat akun pada website SIHALAL yang dapat diakses pada link: https://ptsp.halal.go.id/
2. Pelaku usaha mengajukan permohonan dan memilih LPH BBP3KP melalui website SIHALAL.
3. BPJPH melakukan verifikasi permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha di website SIHALAL.
4. Setelah diverifikasi oleh BPJPH dan dinyatakan lolos, status berikutnya adalah dikirim ke LPH.
5. LPH menginput biaya pemeriksaan dan mengeluarkan invoice di website SIHALAL.
6. Setelah invoice terbit pelaku usaha melakukan pembayaran melalui VA account yang sudah tercantum pada invoice.
7. Setelah dilakukan pembayaran LPH dan pelaku usaha menjadwalkan audit/pemeriksaan di lokasi produksi.
8. Auditor Halal dari LPH BBP3KP akan memeriksa dokumen dan penerapan SJPH di lokasi produksi.
9. Komisi Fatwa melaksanakan sidang fatwa dari hasil laporan audit yang sudah dikirim oleh LPH.
10. Setelah dinyatakan lulus dalam sidang fatwa, ketetapan halal dikirim ke BPJPH melalui website SIHALAL.
11. Perusahaan memperoleh sertifikat halal yang dapat diunduh pada website SIHALAL.